-->
Rabu 14 Mei 2025

Notification

×
Rabu, 14 Mei 2025

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Sekwan minta DPRD Morotai Harus Minta Maaf

23 Apr 2025 | April 23, 2025 WIB | 459 Views Last Updated 2025-04-24T02:06:04Z




Aspirasi Jabar|| Morotai - Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan) Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Nana Suryana Kharie, menyampaikan tanggapan tegas terkait penolakan sejumlah pimpinan dan anggota DPRD terhadap pengangkatannya. 


Ia menilai bahwa penolakan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan lebih bernuansa politis serta personal.

"Penolakan terhadap saya sebagai Sekwan tidak berlandaskan hukum. Ini
lebih mengarah pada kepentingan politik dan hal-hal yang bersifat pribadi," ujar Nana dalam keterangan resminya, Rabu 23 April 2025. 

Nana menegaskan bahwa pengangkatannya sebagai Sekretaris DPRD telah dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku.



Menurutnya, pengangkatan Sekwan merupakan kewenangan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan aspek administratif, kepatutan, serta hasil evaluasi kinerja.


"Proses ini sah secara hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku," tegasnya.



Namun, lanjutnya, sejumlah anggota DPRD menolak pengangkatan tersebut dengan alasan yang dinilai tidak berkaitan dengan legalitas maupun substansi administratif. Ia bahkan menyoroti adanya pernyataan-pernyataan dari pihak DPRD yang dinilai tidak mencerminkan etika komunikasi kelembagaan yang baik.


Sebagai bentuk sikap terhadap penolakan tersebut, Nana menyatakan bahwa dirinya tidak akan menjalankan tugas di kantor DPRD sebelum ada klarifikasi dan permintaan maaf secara resmi dari pihak yang menolak.

"Ini adalah langkah untuk menegaskan pentingnya menjaga etika kelembagaan dan melindungi martabat ASN yang diangkat secara sah oleh kepala daerah," katanya.


Tak hanya itu, Nana juga mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Morotai untuk sementara waktu tidak melakukan aktivitas perkantoran di gedung DPRD. Aktivitas kerja dialihkan ke Kantor Bupati hingga persoalan ini menemukan penyelesaian yang bermartabat.


"Imbauan ini bertujuan menjaga soliditas ASN serta menghindari potensi konflik horizontal yang bisa merugikan institusi," jelasnya.


Ia juga menyampaikan bahwa penolakan terhadap dirinya sangat merugikan secara pribadi dan mencoreng nama baik keluarga. Nana merasa seolah-olah dianggap tidak memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan sebagai Sekwan.

"Saya sadar pernyataan ini memiliki konsekuensi terhadap karier saya. Jika Bapak Bupati ingin mengevaluasi atau bahkan mencopot saya dari jabatan, saya siap menerima," tegasnya.



Menutup pernyataannya, Nana Suryana Kharie mengajak semua pihak untuk menahan diri dan membuka ruang dialog yang sehat guna menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Pulau Morotai.



"Bukan dengan penolakan brutal sebagaimana yang telah terjadi," pungkasnya.(oje) 
×
Berita Terbaru Update