-->
Kamis 8 Mei 2025

Notification

×
Kamis, 8 Mei 2025

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Sekda:Tidak ada permintaan maaf oleh Bupati Pulau Morotai kepada DPRD.

23 Apr 2025 | April 23, 2025 WIB | 546 Views Last Updated 2025-04-23T13:35:29Z

Aspirasi Jabar Morotai-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Morotai, Muhamad Umar Ali, membantah keras pemberitaan sejumlah media online yang menyebut dirinya menyampaikan permintaan maaf atas nama Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, kepada lembaga DPRD Pulau Morotai.

Ia menegaskan bahwa kehadirannya di kantor DPRD bukan untuk menyampaikan permintaan maaf, melainkan atas undangan Ketua DPRD.

"Tidak ada permintaan maaf, karena kami tetap pada prinsip bahwa Pak Nana Suryana Kharie tetap menjabat sebagai Sekretaris Dewan (Sekwan). Saya datang ke sana karena diminta untuk bertemu, bukan untuk mengklarifikasi," ujar Umar Ali kepada wartawan, Rabu 23 April 2025.

Umar menjelaskan bahwa kehadirannya di lembaga legislatif tersebut murni karena diundang oleh Ketua DPRD. Dalam pertemuan itu, menurutnya, tidak ada pembicaraan mengenai klarifikasi ataupun permintaan maaf seperti yang ramai diberitakan.

"Memang saya datang karena diundang. Ketua DPRD telepon minta ketemu, ya saya datang. Dan kami tetap komitmen, pergantian Sekwan itu tetap berjalan," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa percakapan yang terjadi dalam pertemuan itu tidak membahas secara spesifik soal permintaan DPRD atau klarifikasi, melainkan komunikasi lintas sektor yang sifatnya tertutup.

"Pembicaraan tadi bukan klarifikasi, dan memang tidak ada klarifikasi. Karena maunya mereka (DPRD), kita (Pemda) bisa jalan bersama," katanya.

Umar menegaskan bahwa keputusan mengenai pergantian Sekwan adalah kewenangan penuh Bupati Morotai. Pemda hanya diminta untuk menyampaikan surat pemberitahuan, bukan menyampaikan permintaan maaf.

"Itu murni kewenangan Pak Bupati. Mereka hanya minta saya buat surat pemberitahuan. Tidak ada kata-kata minta maaf. Masa Bupati harus minta maaf?" ujarnya retoris.

Terkait isu adanya surat teguran dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Umar Ali menyatakan bahwa hingga kini pihaknya belum menerima surat resmi apapun.
"Belum ada surat resmi dari BKN. Dan tadi itu kita bicara umum, tidak hanya soal Sekwan. Itu komunikasi politik yang sifatnya tertutup. Jadi saya katakan, Ketua DPRD tidak paham soal komunikasi politik," pungkasnya.(oje)
×
Berita Terbaru Update