Aspirasi Jabar Morotai—Usai cuti bersama lebaran Idul Fitri 1446 H, Bupati Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Rusli Sibua, minta Inspektorat profesional audit kepala desa se-Morotai.
Setelah cuti bersama, Rusli Sibua pimpin apel dan meminta Indspektorat segera periksa uang negara terindikasi disalahgunakan para kades di desa-desa.
“Sekarang kita lagi buat penertiban, saya sebagai bupati saya bekerja, jadi pegawai yang saya angkat jabatan terus saya ganti, harap maklumlah, saya tidak menunjukkan sikap arogan tapi saya profesional memperbaiki birokrasi, yang mampu kita pakai yang tidak mampu belajar dulu,” tegas Rusli didepan para ASN, Selasa (8/4/2025).
Rusli bilang, dirinya membenah birokrasi Pemda Morotai, jadi tidak ada yang main-main. Ia meminta Inspektorat segera periksa ASN yang bermasalah termasuk para kepala desa.
“Kalau saya bilang periksa, maka periksa secara profesional. Saya tidak dendam dan cari kesalahan orang, tapi saya tujuan pembinaan. Sebab, selama ini pemeriksaan tidak efektif, jadi inspektorat harus berbenah juga,” timpalnya.
Menurutnya, ia menjabat Bupati Morotai. Kondisi APBD atau keuangan daerah mengalami minus.
“Sekarang ini kita punya dana pembangunan ini minus, kita optimalkan supaya wujudkan program Rusli Rio, karena kondisi keuangan seperti itu sesuai perintah presiden untuk mengawasi, terutama dana desa,” tuturnya.
Bupati definitif pertama ini mengatakan, pada jamannya program satu desa Rp 1 miliar, penggunaan anggarannya berdampak positif.
“Dulu jaman saya Bupati pertama. Itu hasilnya pemanfaatannya riil, karena ada kantor desa yang seragam, pagar desa yang seragam,” imbuhnya.
“Tapi ini sudah berjalan berapa tahun tidak lihat hasilnya, padahal sekarang ini dana desa ada yang sudah 1,5 miliar, 1, 7 miliar tapi doi nihil,” paparnya.
Persoalan ini, Rusli terus mewanti-wanti Kepala Inspektorat hentikan praktik yang buruk, saat melakukan pemeriksaan.
“Jadi inspektorat periksa ulang kapela desa jangan pilih kasi atau amplop dari bawa meja, karena itu tidak mendidik, jadi harus profesional, kita periksa supaya jangan sampai kerugian negara di desa,” cetusnya.
“Jadi saya perintah Inspektorat untuk audit seluruh kepala desa, kalau salah gunakan uang makan di PTGR dan kembalikan uang,” cetusnya.
Karena selama ini Inspektorat orientasinya cuman kepentingan politik, jadi saya butuh inspektorat yang jujur, konsisten, kredibilitas dan profesional untuk optimal uang daerah, jadi jangan Kase rusak APBD ini,” pungkasnya.(oje)
