Aspirasi Jabar || Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memberikan lampu hijau atas rencana pembukaan kembali kerja sama bilateral penempatan tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Hal ini disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, usai bertemu dengan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (14/03/2025).
Menurut Menteri Karding, moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi yang berlaku sejak 2015 menyebabkan lebih dari 25.000 pekerja Indonesia tetap berangkat secara ilegal setiap tahunnya.
"Presiden Prabowo menyambut baik rencana pembukaan kembali kerja sama ini dan meminta agar skema pelatihan dan penempatan pekerja segera disiapkan," ujar Menteri Karding.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Karding juga menjelaskan bahwa Arab Saudi telah menjanjikan sekitar 600.000 lowongan kerja, dengan 400.000 lowongan untuk pekerja domestik dan 200.000 untuk pekerja formal.
"Di bawah kepemimpinan Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), sistem perlindungan tenaga kerja di Arab Saudi telah mengalami perbaikan signifikan," tambah Menteri Karding. "Pekerja akan mendapat jaminan gaji minimal di angka 1.500 Riyal Saudi, serta berbagai perlindungan kesehatan, jiwa, hingga ketenagakerjaan."
Skema kerja sama yang diterapkan akan mirip dengan yang berlaku di Hong Kong dan Taiwan, di mana P3MI akan bekerja sama dengan agensi di Arab Saudi. Menteri Karding juga mengungkapkan bahwa setiap pekerja Indonesia yang menyelesaikan kontrak dua tahun akan mendapatkan bonus umrah dari pemerintah Arab Saudi.
"Jika Nota Kesepahaman (MoU) dapat ditandatangani sesuai rencana pada Maret ini, maka pengiriman PMI ke Arab Saudi diperkirakan bisa dimulai paling lambat Juni 2025 mendatang," pungkasnya.
Pembukaan kembali kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pekerja Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui remitansi.
Editor: Redaksi
