Aspirasi Jabar Morotai - Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Pulau Morotai, Riskal Samlan, membantah pernyataan Inspektorat yang menyatakan bahwa beberapa pejabat yang pindah ke provinsi tidak memiliki temuan berdasarkan pemeriksaan internal.
Riskal menilai pernyataan Inspektorat yang menyebut tidak ada temuan terhadap para pejabat yang pindah ke provinsi sebagai sesuatu yang janggal.
"Bagi saya, ini aneh bin ajaib jika Inspektorat menyampaikan ke publik melalui berita online bahwa tidak ada temuan terhadap beberapa pejabat yang barusan pindah ke provinsi," ungkap Riskal, Kamis 27 Februari 2025.
Menurutnya, pernyataan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam kunjungan evaluasi dan pemeriksaan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Pulau Morotai pada Juli 2024 lalu.
"Nah, tetapi berdasarkan kunjungan pemeriksaan dan evaluasi dari tim KPK RI di Pulau Morotai pada bulan Juli 2024 kemarin, terdapat temuan di internal pemerintahan daerah,"
Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang ditinggalkan oleh beberapa pejabat yang pindah ke provinsi.
"Fakta kedua, perpindahan beberapa pejabat ini menyisakan uang kas daerah hanya Rp1 juta kepada pemerintahan definitif baru RR. Ini kan kurang ajar," tegasnya.
Ia bahkan mencurigai adanya kongkalikong antara Inspektorat dan pejabat yang telah pindah ke provinsi, sehingga Inspektorat dengan mudah menyatakan bahwa mereka bersih dari temuan.
"Saya menduga ada permainan di dalam Inspektorat. Pihak berwenang harus segera turun tangan dan memeriksa Inspektorat sendiri. Jangan sampai ini menjadi praktik pembiaran yang merugikan daerah," tambahnya.
Sebagai bentuk evaluasi terhadap kondisi birokrasi, Riskal berharap dalam 100 hari kerja pemerintahan RR, ada langkah konkret dalam membenahi internal pemerintahan.
"Harapan saya, 100 hari kerja pemerintahan RR harus menjadi momentum untuk membenahi birokrasi. Jika perlu, usut tuntas dugaan korupsi yang melibatkan beberapa pejabat di Pulau Morotai," pungkasnya.(oje)
