Aspirasi Jabar || Jakarta – Kejaksaan Agung selaku Ketua Desk menyelenggarakan Rapat Tingkat Menteri terkait Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola serta Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara. Di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta. Kamis 2/01/2025.
Adapun fokus program dari desk tersebut yaitu: Desk. Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, Meningkatkan sinergi antar lembaga untuk mencegah tindak pidana korupsi, Memberikan pendampingan kepada BUMN dan lembaga negara dalam tata kelola bisnis yang baik, Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara, Memperkuat pengawasan terhadap penerimaan devisa dari sektor ekspor, impor, dan jasa, Serta Menyusun kebijakan inovatif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Dalam sambutannya, Jaksa Agung Burhanuddin, menegaskan bahwa pembentukan kedua desk ini merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan. Kedua desk ini, yang baru terbentuk pada November 2024, telah menunjukkan kinerja signifikan dalam mendukung stabilitas ekonomi dan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Meski desk koordinasi yang dipercayakan kepada Kejaksaan. Baru terbentuk pada tanggal 4 November 2024, yang lalu, namun desk koordinasi tersebut telah menunjukkan kinerja yang sangat membanggakan. Sebagai gambaran dalam rangka meningkatkan tata kelola bisnis dibidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan RI telah mengambil langkah strategis dengan memberikan pendampingan kepada Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) dan lembaga negara yang terlibat dalam kasus korupsi guna mencegah terjadinya atau terulangnya tindak pidana tersebut". Ungkap. Jaksa Agung.
Sedangkan bidang tindak pidana khusus kejaksaan RI telah berperan aktif sebagai anggota tim satuan tugas sawit yang bertugas melakukan perbaikan tata kelola industri kelapa sawit. komitmen ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis, mulai dari penertiban, inventarisasi data hingga penyusunan kebijakan satu peta tematik perkebunan kelapa sawit sebagai bentuk dukungan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu kejaksaan juga berperan secara aktif sebagai ketua pelaksana Desk. koordinasi peningkatan penerimaan Devisa Negara yang dibawah koordinasi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelejen.
Sejak Oktober hingga Desember 2024, kejaksaan RI melalui Bidang Intelejen Telah Mengamankan 89 proyek pembangunan prioritas nasional, 28 proyek IKN dan 1.120 proyek prioritas daerah. Upaya ini bertujuan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Jaksa Agung juga menyampaikan, keprihatinannya atas Indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang stagnan di angka 34 pada tahun 2024. Dengan peringkat yang merosot dari posisi 110 ke 115 Dunia. Hal ini mencerminkan perlunya langkah pencegahan korupsi yang lebih efektif dan terkoordinasi.
"Inisiatif ini menjadi langkah nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik mendukung pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045". Ujar. Jaksa Agung. Dari hasil rapat terkait, telah disimpulkan 5 hal yakni: penegakan hukum kasus korupsi harus seimbang, menghasilkan efek jera tanpa mengganggu laju belanja pemerintah yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi.
Pembenahan tata kelola dan penguatan akuntabilitas melalui e-katalog dan e-government harus didorong untuk mencegah peluang korupsi, pemulihan aset (asset recovery) harus menjadi prioritas untuk meningkatkan penerimaan negara kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk mengembalikan aset hasil korupsi yang disembunyikan diluar negeri. pengelolaan kasus tindak pidana korupsi harus efisien, cost penegakan hukum perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, sehingga tidak melebihi nilai aset yang berhasil dipulihkan.
Narasi publik terkait penegakan hukum harus dikelola dengan baik untuk menunjukan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara tegas, transparan dan tanpa nuansa politisasi. Jaksa Agung mengajak seluruh pihak untuk terus bersinergi dalam menjaga integritas pemerintah demi Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera.
Pejabat Kementrian/Lembaga yang hadir dalam rapat kali ini yaitu, Menteri koordinasi Bidang politik dan keamanan Jenderal Pol.(Purn) Budi Gunawan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Kepala BPKP Muhamad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Kepala komunikasi kepresidenan Hasan Hasbi, Anggota I Badan pemeriksa keuangan RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Wakil menteri Energi dan sumber daya mineral Yuliot, Deputi pengembangan iklim penanaman modal Riyanto, Kakortastipikor Polri Irjen Pol. Cahyono Wibisono, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mirza Adityaswara, Wakil ketua KPK Agus Joko Pramono dan Para Jaksa Agung Muda. (K.3.3.1). Rls.
