Aspirasi Jabar Morotai || Maluku Utara-Ratusan pegawai PPPK di Pulau Morotai, Maluku Utara mensesali kebijakan Pemerintah Daerah (pemda) Kabupaten Pulau Morotai.
Pasalnya dua bulan terhintung November, Desember 2024 gaji pokok sampai hari ini belum direalisasikan.
Sekira pukul 08.00 WIT pagi para pegawai PPPK tenaga kesehatan, guru dan teknik mendatangi kantor bupati menanyakan gaji yang tak kunjung direalisasikan.
Koordinator grup PPPK tahun 2023, Sunardi Idi bersama rekan-rekannya kepada wartawan mensesali kebijakan pemda morotai.
"Untuk gaji kami ada 329 pegawai P3K bulan November dan Desember ini belum di cairkan, teman-teman angkatan 2023 sebelumnya sudah berulang kali sampaikan keluhan ini, tapi katanya tidak ada anggaran. Alasan, katanya tidak dialokasikan dari pemerintah pusat ke daerah," jelasnya Senin, 2 Desember 2024.
"Tapi, ada juga gaji susulan bulan Mei 2024 yang seharusnya di realisasikan, tapi tara terima dia punya, padahal slip gaji sudah di terbitkan," tambahnya.
Anehnya kata dia jika anggaran belum dicairkan dari pusat, akan tetapi PPPK tahun 2022 sudah direalisakan.
"Ini ada apa? Jadi kami sudah berulang kali mengeluh ke Pemda, tapi sampai sejauh ini tidak ada tindakan. Kalau tidak ada langka baik oleh pemda setempat maka kami P3K 2023 bersikeras menindaklanjuti buat laporan ke tingkat provinsi dalam hal ini Ombudsman," tegasnya.
Ia membeberkan tiga kategori gaji PPPK 2023, diantaranya teknis, guru dan nakses bervariasi mulai dari Rp 3 juta lebih per orang sesuai golongan.
"Gadi gaji yang 2 bulan itu kami minta segera cairkan. Sekalipun kami tetap bertugas, karena tugas dan tanggungjawab kami maka hak-hak kami harus dipenuhi," bebernya.
Tenaga kesahatan ini bilang, jika dua bulan gaji tidak direalisakan maka berdampak pada konsentrasi kerja di instansi kami kerja.
"Yang jelas teman teman P3K bersihkeras kepada Kaban keuangan (BPKAD) sampai pada tanggal 5 Desember ini, kalau tidak direalisasikan maka ini kami tetap menindaklanjuti persoala ini, kami akan komunikasikan seluruh teman-teman atau ketua PPI kalau di akomodir maka kami akan mogok kerja," tegansya.
Senada Arumi tenaga guru ini mengaku kecewa terhadap Pemda Morotai dalam hal ini kadis keuangan, lantaran gaji tersebut takunjung di cairkan.
"Alhamdulillah kami kerja lancar sebagai abdi negara, tapi kami sesali gaji kami menjadi ancaman hidup bagi kami sudah punya anak yang sekolah, terus kebutuhan dirumah juga kami harapkan di gaji itu, beli anak susu, beli bensin motor dan betuhan lainya," timpalnya.
Terpisah baru-baru ini Pj Bupati Morotai, Burnawan menanggapi soal gaji PPPK tersebut.
"Soal yang itu, baru-baru juga mereka sudah datang ke saya, tapi nanti saya koordiansi dulu," tandasnya.(oje)
