Aspirasi Jabar || Morotai,Maluku Utara-Para imam di mesjid Agung Baiturrahman (Mesjid raya) Pulau Morotai membantah jika mereka terlibat politik praktis.
"Kami para imam mesjid agung yang namanya tercantum dalam berita, tidak nyaman dengan komentar-komentar yang yang bagikan di (Grup FB Info Morotai Terkini). Jadi perlu kami tegaskan kami tidak pernah terlibat politik praktis, "ucap salah satu imam yang mewakili para imam yang nama mereka tercantum dalam berita yang menyebut mereka diduga terlibat politik praktis kepada Media ini melalui pesan WhatsApp, Sabtu (02/11/2024).
Ia mengaku, dengan adanya berita tersebut. Mereka dipandang sebla mata dan diledikin oleh warga yang telah membaca berita yang menyebutkan mereka diduga terlibat politik praktis.
"Saya pribadi berjalan tadi habis sholat Isya, saya ditanya dan diledekin dengan berita yang ngana kase nae ( berita yang kamu tayangkan). Makanya saya cari tau nama media sampai dapat ngana p nomor (dapat nomor kamu), untuk kami luruskan masalah ini, "tandasnya.
Para meminta agar media yang mempublikasi berita yang menyebut mereka diduga terlibat politik praktis, kembali mempublikasi berita klarifikasi, agar nama baik mereka kembali seperti semula.
"Torang (kami) para imam hanya mau kase kembali nama baik kami, karena baru saja tong bajalang orang so lihat tong deng ekor mata bahkan ada tanya-tanya bagaimana ngoni seorang imam kong bagitu (baru saja kami jalan orang-orang bertanya, bagaimana seorang imam seperti), kami harap lewat media ini nama baik kami pulih kembali, "tandasnya.
Lanjutnya, imam adalah lembaga besar umat islam, sehingga jika disebut mereka terlibat politik praktis, sama halnya mencedrai nama baik para imam.
"Jadi kata imam itu berat karena penilaian masyarakat, ko imam seperti itu, itu yang tong tara (kami tidak) mau disebut-sebut seperti itu.
karena kata imam itu lembaga besar islam, "tegasnya.
"Perlu kami tegaskan kembali, semenjak jadi imam mesjid raya, kami tidak pernah terlibat politik praktis, "jelasnya.
Sekedar diketahui, Ketua Badan Takmir Masjid Agung Baiturrahman, Hi. Abdul Karim sebelumnya membantah para imam maupun pengurus mesjid terlibat politik praktis.
"Dan saya sebagai ketua, saat ini melihat tidak ada keterlibatan dan keaktifan dari badan pengurus mesjid dalam pelaksaan Pilkada, "timpalnya Jumat (01/11/2024).
Karim bilang, jika informasi itu benar adanya maka akan dilakukan penulusuran, jika terbukti benar. Maka akan diberikan peringatan berdasarkan kesepakatan bersama.
"Apabila ada, maka kami akan memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan, untuk disesuikan dengan apa yang saya sampaikan dan sudah menjadi kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan badan pengurus, "tuturnya.
"Hingga saat ini kami belum terkonfirmasi keterlibat para imam dan pengurus, tapi jika ada kami akan telusuri. Jika terbukti akan diberikan peringatan, tapi misalnya mengurucut maka akan dilaporkan ke pimpinan (Bupati), karena memiliki kewenangan memberhentikan para imam ini wewenangnya pimpinan, "imbuhnya.
Karim menghimbau kepada imam dan seluruh pengurus mesjid, dilarang dan tidak ikut aktif dalam pelaksanaan kampanye.
"Ini untuk menjaga netralitas, sebagai wadah lembaga mesjid dan untuk menjaga kenyamanan dalam memberikan pelayan masyarakat dalam melaksanakan ibadah rowatib dan ibadah lainnya, "sambungnya mengakhiri.(Oje)
