Aspirasi Jabar || Morotai,Maluku Utara-Di duga Sejumlah imam di mesjid Agung Baiturrahman (Mesjid raya) Pulau Morotai diduga terlibat politik praktis.
Dimana dari enam orang yang ditunjuk Pemda, untuk menjadi imam masjid raya. Lima diantaranya dikabarkan secara terangan-terangan, mendukung salah satu Paslon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada 2024.
Lima imam yang diduga terlibat politik praktis yakni DA, MFA, SDW, RA dan RS. Kelima imam ini menerima gaji jutaan setiap bulan berjalan dengan nilai yang cukup besar, dengan nilai yang bervariasi.
Misalnya DA menerima gaji Rp 10 juta/bulan, MFA Rp 5 juta/bulan, SDW Rp 5 juta/bulan, RA Rp 3 juta/bulan dan RS Rp 3 juta/bulan.
Tak hanya imam mesjid raya yang diduga terlibat politik praktis. Namun imam di Musallah kantor Bupati yakni, AR yang setiap bulan menerima gaji dari Pemda senilai Rp 1 juta. juga diketahui terlibat politik praktis.
Bahkan yang bersangkutan tercacat sebagai Jurkam Paslon nomor urut 1, Deny Garuda-Qubais Baba. Kendati dikabarkan terlibat politik praktis, namun anehnya para imam mesjid raya dan Musallah ini masi intens menerima gaji setiap bulan berjalan.
Ketua Badan Takmir Masjid Agung Baiturrahman, Hi. Abdul Karim membantah para imam maupun pengurus mesjid terlibat politik praktis.
"Dan saya sebagai ketua, saat ini melihat tidak ada keterlibatan dan keaktifan dari badan pengurus mesjid dalam pelaksanaan Pilkada, "katanya Jumat (01/11/2024).
Kata Karim, jika informasi itu benar adanya maka akan dilakukan penulusuran, jika terbukti benar. Maka akan diberikan peringatan berdasarkan kesepakatan bersama.
"Apabila ada, maka kami akan memberikan surat peringatan kepada yang bersangkutan, untuk disesuaikan dengan apa yang saya sampaikan dan sudah menjadi kesepakatan bersama apa yang harus dilakukan badan pengurus, "ucapnya.
"Hingga saat ini kami belum terkonfirmasi keterlibatan para imam dan pengurus, tapi jika ada kami akan telusuri. Jika terbukti akan diberikan peringatan, tapi misalnya mengerucut maka akan dilaporkan ke pimpinan (Bupati), karena memiliki kewenangan memberhentikan para imam ini wewenangnya pimpinan, "tandasnya.
Karim menghimbau kepada imam dan seluruh pengurus mesjid, dilarang dan tidak ikut aktif dalam pelaksanaan kampanye.
"Ini untuk menjaga netralitas, sebagai wadah lembaga mesjid dan untuk menjaga kenyamanan dalam memberikan pelayan masyarakat dalam melaksanakan ibadah rawatib dan ibadah lainnya, "tandasnya.
"Dan himbauan ini sudah saya sampaikan kepada badan pengurus, untuk turut menyukseskan dan menciptakan Pilkada damai di Kabupaten Pulau Morotai, "sambungnya mengakhiri.(oje)
