Aspirasi Jabar Morotai,Maluku Utar
-Pulau Morotai kembali memanas. Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi, tergabung dalam Gerakan Aksi Pemuda Morotai (GAPM), menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Bupati pada Senin, 28 Oktober 2024.
Dengan semangat juang yang tinggi, mereka menyuarakan 17 tuntutan yang menyangkut berbagai permasalahan di daerah tersebut. Salah satu isu yang paling menonjol dalam aksi ini adalah kondisi pendidikan di Morotai.
Para mahasiswa menyoroti kekurangan fasilitas di sekolah unggulan dan SMP yang masih menggunakan bangunan BUMDes. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada kualitas pendidikan anak-anak Morotai.
Selain itu, masalah air bersih juga menjadi sorotan utama. Hasil investigasi mahasiswa menunjukkan adanya penyelewengan pipa air dari rumah warga ke hotel, yang telah berlangsung sejak tahun 2017.
Praktik ini tentunya sangat merugikan masyarakat dan melanggar hak dasar mereka atas akses air bersih.
Aksi demonstrasi berlangsung dengan penuh semangat. Para mahasiswa membawa berbagai atribut, seperti spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka.
Mereka juga membakar ban bekas sebagai bentuk protes. Meskipun sempat terjadi dorong-dorongan dengan aparat kepolisian, aksi tetap berlangsung terkendali.
Menanggapi aksi demonstrasi ini, Asisten II Setda Morotai yang juga Plt Kadis Pendidikan, Safrudin Manila, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua tuntutan mahasiswa.
Namun, ia juga menyampaikan kendala terkait data sekolah yang belum lengkap.
Puncak dari aksi demonstrasi ini adalah tuntutan agar Penjabat Bupati Morotai, Burnawan, segera mundur dari jabatannya.
Para mahasiswa menilai bahwa kepemimpinan Burnawan belum mampu membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Morotai.
Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Morotai ini menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap masa depan daerahnya.
Mereka menuntut pemerintah daerah untuk lebih serius dalam memenuhi hak-hak masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan dan infrastruktur.
Aksi ini juga menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat.(oje)
