Aspirasi Jabar Morotai,Maluku Utara-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pulau Morotai menggelar kegiatan sosialisasi netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam rangka menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh unsur pemerintahan desa bersikap netral selama proses Pilkada berlangsung.
Dalam sambutannya, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa (HP2H) Bawaslu Pulau Morotai, Mulkan Hi. Sudin, menekankan pentingnya menjaga netralitas berbagai pihak dalam Pilkada, termasuk kepala desa, perangkat desa, TNI, Polri, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Sesuai dengan UU Pemilu Pasal 71, mereka dilarang membuat keputusan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Hal ini perlu dipatuhi untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan," ucapnya, Rabu (11/9/2024).
Mulkan juga menegaskan bahwa netralitas kepala desa sangat krusial dalam menjaga stabilitas penyelenggaraan Pilkada di Pulau Morotai. Menurutnya, jika kepala desa atau perangkat desa tidak bersikap netral, hal ini bisa mengganggu jalannya pemilihan dan berdampak negatif pada hasil yang diharapkan.
"Pilkada adalah tanggung jawab penuh pemerintah daerah, dan kami berharap proses ini dapat berjalan lancar tanpa ada intervensi yang merugikan," harapnya.
Selain itu, Mulkan menyebutkan bahwa beberapa proyek pembangunan di Kabupaten Pulau Morotai mengalami penundaan akibat sebagian anggarannya dialokasikan untuk Pilkada. "Jika Pilkada tidak diatur dengan baik, hal ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan pembangunan di daerah," ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa KPU dan Bawaslu hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilihan, sementara keputusan akhir berada di tangan masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
"Oleh karena itu, kami berharap pemilihan kepala daerah disini dapat berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita semua," pungkasnya. (oje)
