DPP LSM Berantas" Desak KPK "Agar Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dibidang Rehabsos Dinsos Kabupaten Tasikmalaya, TA 2022 -->

DPP LSM Berantas" Desak KPK "Agar Usut Tuntas Dugaan Korupsi Dibidang Rehabsos Dinsos Kabupaten Tasikmalaya, TA 2022

31 Jul 2024, Juli 31, 2024
Pasang iklan


Aspirasi Jabar || Jakarta - DPP LSM Berantas melaporkan bidang rehabilitasi sosial(Rehabsos) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pasalnya diduga ada program fiktif seperti, Program Rehabilitasi Sosial Penyediaan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar dan Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Di TA 2022 lalu sebanyak 9150 orang tercatat penerima bantuan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya, akhirnya dengan adanya indikasi itu kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),"kata ketua DPP LSM Berantas Heri Ferianto melalui chat whatsapp pada rabu(31-7-2024)

Lebih lanjut Heri berujar,"pokonya dengan segudang alat bukti, diduga
program dinsos tersebut merupakan program fiktif.

"Lalu usai melaporkan jajaran pengurus membentangkan spanduk dengan tulisan KPK Usut Tuntas dugaan korupsi dinsos Kabupaten Tasikmalaya 2022.

“Program tersebut hanya jadi bancakan oknum tertentu untuk memperkaya diri dengan membuat program bodong atas nama rakyat kecil dan atas nama para penyandang masalah kesejahteraan sosial,”ujarnya

Heri menambahkan,berdasarkan hasil testimoni di beberapa kecamatan terhadap masyarakat secara By name by address sesuai yang tercantum di dalam daftar penerima, ditemukan fakta bahwa mereka tidak menerima bantuan bahkan jauh dari kriteria yang disebutkan.

“Karna faktanya mereka orang orang normal dengan kondisi normal dan berkehidupan layak

"Artinya, program tersebut patut diduga fiktif dan akal akalan saja. Karena jika dilihat dari sisi maladministrasinya atas penggunaan data yg tidak benar atau fiktif, maka patut diduga terjadi penyelewengan anggaran oleh oknum pengusul program dan dinas teknis terkait,"jelasnya

"Dengan adanya ikhwal permasalahan tersebut,Bupati juga tidak boleh menutup mata atas persoalan ini. Jangan sampai ini jadi kado perpisahan di akhir masa jabatan bupati.

Pihaknya, meminta KPK untuk secepatnya memeriksa dan dimintai keterangan, seperti Kadis Sosial 2022, Kabid Rehabsos 2022, PPK dan PPTK 2022, Penyedia Jasa
Dan minta diusut juga siapa pengusul programnya.

Jurnalis(MM)

TerPopuler