Morotai, Maluku Utara - PPK, PPS dan KPPS di wilayah Kecamatan Morotai Selatan, Pulau Mororai mendatangi kantor KPU.
Diketahui, kedatangan PPK, PPS serta puluhan Ketua dan anggota KPPS ini disebabkan karena KPU Pulau Morotai diduga tidak memberikan anggaran operasional milik mereka.
Sebagaimana hal itu disampaikan oleh salah satu anggota PPS Desa Totodoku, Kecamatan Morotai Selatan, Suwito Nou, saat di temui Haliyora.Id di kantor KPU, Senin (12/02/2024)
Ia mengatakan bahwa kedatangan kami ke kantor KPU adalah untuk mempertanyakan biaya operasional KPPS. Sebab, sejak pelantikan hingga saat ini kami belum tau berapa besaran biaya operasional. "Sehingga kami datang untuk mempertanyakan, apakah anggaran itu dia melekat di KPU ataukah di PPK atau di PPS," katanya
Suwito menjelaskan bahwa soal besaran operasional mereka, yang ia ketahui mungkin menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada.
"Jadi yang saya ketahui itu, untuk besaran operasional dia berbeda-beda mungkin,"
Hanya saja, kata Suwito KPU tidak menjelaskan besaran dari biaya Operasional tersebut. "Makanya kami datang ke kantor KPU untuk pertanyakan hal itu," ucapnya
Ditanya, jika dibayarkan apakah ada sikap untuk pengunduran diri.
Suwito bilang, kalau terkait pengunduran diri saya kira tidak. Sebab apa, tahapan pemilu ini tinggal terhitung beberapa jam lagi. "Tapi, memang tadi ada sebagian PPS dan KPPS bersikap demikian, bahwa jika tidak dijelaskan secara detail terkait biaya operasioanl tersebut, maka hal itu bisa terjadi," tuturnya
Olehnya itu, kami berharap kiranya KPU bisa memberikan biaya operasional kami, harapnya
Sementara itu, Ketua PPK Kecamatan Morotai Selatan Ibrahim M. Saleh ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa terkait masalah ini hanya persoalan miskomunikasi.
"Jadi ini hanya miskomunikasi dijenjang bawah. Namun kehadiran kami disini adalah mempertanyakan soal biaya operasional," ucapnya
Bahkan, kata Ibrahim, dalam pertemuan tadi sudah dijelaskan oleh Ketua dan Sekretaris KPU bahwa mereka akan mengantisipasi hal itu. "Tapi, kami tetap membutuhkan titik kejelasan juga terkait masalah tersebut. Karena ada dua perbedaan pada saat Bimtek itu, KPU ketika membayar uang operasional itu tidak merata.
"Artinya pembayaran biaya operasional itu dia berbeda-beda. Nah itu juga yang menjadi pertanyaan para anggota PPS dan KPPS," ujarnya
Selain itu, Ibrahim juga menepis soal sikap pengunduran diri dari KPPS.
Menurutnya, jika tidak dijelaskan maka itu bisa terjadi. Karena tadi ada bahasa-bahasa yang keluar dari mereka seperti itu sebagai bentuk kekecewaan mereka.
"Sebab teman-teman mau pada saat hari H, mereka tidak terbebani dengan utang misalnya. Sebab kalau biaya operasional tidak diberikan sudah tentu mereka bisa utang roko atau hal lain begitu. Nah itulah yang membuat mereka agak sedikit geram dengan sikap KPU,"
"Minimal apa yang telah mereka (PPS dan KPPS) lakukan, baik itu energi bisa digantikanlah begitu," pungkas.(oje)
