Jakarta-Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Baparekraf, dan Kementerian Investasi/BKPM, dan 14 K/L lain membahas Finalisasi Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional/Integrated Tourism Master Plan (RIDPN/ITMP) Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai dalam Rapat Tingkat Menteri, Selasa (21/11). Disusun melalui pendanaan kerja sama dengan Bank Dunia dan dukungan anggaran APBN, Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, meningkatkan akses jalan dan pelayanan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyelesaian RIDPN/ITMP menjadi awalan pelaksanaan empat komponen tersebut yang akan menjadi landasan perencanaan dan penganggaran serta pengembangan kepariwisataan Indonesia.
Penyusunan RIDPN/ITMP pada Destinasi Pariwisata ini telah melalui tahapan kajian yang mendalam baik analisis permintaan dan pasar, hingga analisis penyediaan, utamanya Unique Selling Point (USP) dan keunggulan pada tiap destinasi pariwisata. Dokumen ITMP yang disusun memberikan arahan strategis pengembangan setiap destinasi nya sehingga aspek berkelanjutan dapat terjadi. Pada Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo, ditekankan bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara berkualitas dengan mengoptimalkan keunggulan keanekaragaman satwa endemik dan meningkatkan modal social sehingga pariwisata dapat menjadi sumber mata pencaharian yang layak (decent work) untuk meningkatkan kualitas hidup Masyarakat Labuan Bajo. Kemudian pada destinasi Bromo-Tengger-Semeru diarahkan untuk melindungi Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru melalui penyediaan atraksi dan amenitas high value bagi wisatawan dengan memperhatian carrying capacity dan keunikan Masyarakat suku Tengger yang ada di destinasi. Adapun pada destinasi Morotai ditekankan untuk meningkatkan pengalaman wisata Bahari dan wisata sejarah Perang Dunia II yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan yang datang.
"Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat Major Project 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) dimana tertuang amanat untuk penyiapan pondasi dan dokumen perencanaan bagi 10 Destinasi Pariwisata Prioritas. Melalui pembahasan rencana induk ini berarti telah tuntas penugasan Bappenas untuk mengawal penyusunan RIDPN/ITMP secara Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas." tutur Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Rencana induk berperan sebagai pedoman bagi seluruh stakeholders dalam perencanaan pembangunan kepariwisataan, pengembangan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan kemaritiman, pemetaan kebutuhan SDM serta rencana investasi, sejak saat ini hingga tahun 2045 ke depan. Pasalnya, apabila dijalankan dengan baik dan cermat, maka realisasi Rencana Induk ini akan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
“Skenario dan tahapan Pembangunan dalam dokumen RIDPN/ITMP yang disusun perlu memperhatikan daya saing, ketahanan, dan diversifikasi ekonomi, serta mengedepankan inovasi dan transformasi digital yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pengembangan destinasi pariwisata ini diharapkan mampu mendukung transformasi ekonomi Indonesia, khususnya pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan di kawasan timur Indonesia.” tambah Menteri Suharso.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, turut bersyukur atas selesainya dokumen perencanaan di 10 Destinasi Pariwisata, dimana selanjutnya perlu percepatan penetapan RIDPN/ITMP menjadi Perpres sehingga akan mudah mengakselerasi pembangunan destinasi pariwisata berkualitas. "Pengembangan destinasi pariwisata yang berkulitas dan berkelanjutan diarahkan untuk dapat mengadopsi prinsip framework Blue, Green, and Circular Economy (BGCE) melalui peningkatan integrasi rantai pasok, pengelolaan kawasan konservasi yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah juga mendukung pengembangan destinasi dengan penyelenggaraan event nasional dan internasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, selain menghidupkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kunci untuk mencapai destinasi pariwisata yang berkualitas adalah kolaborAKSI semua pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, media, industri serta seluruh masyarakat dan komunitas" kata Menteri Sandiaga.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur pada setiap DPN telah direncanakan secara terpadu dalam masing-masing dokumen RIDPN/ITMP yang disusun. “Kementerian PUPR berkomitmen mendukung pengembangan KSPN Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, dan Morotai. Sejak tahun 2020 telah dibangun infrastruktur sumber daya air, jaringan jalan, infrastruktur permukiman, dan sarana hunian pariwisata. Diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menerima dan mengelola aset infrastruktur yang telah dibangun untuk memastikan kebermanfaatannya. Rencana aksi yang telah disusun diharapkan terlaksana secara sinergis dan kolaboratif antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing, sehingga dapat mewujudkan tujuan pengembangan pariwisata di 3 KSPN prioritas,” jelas Menteri Basuki.
Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa
“Penyusunan RIDPN/ITMP di Destinasi Labuan Bajo, Destinasi Bromo-Tengger-Semeru, dan Destinasi Morotai diharapkan akan menjadi stimulus peningkatan iklim investasi sektor pariwisata yang berkelanjutan di ketiga destinasi. Selaras dengan itu, Kementerian Investasi/BKPM juga selalu berupaya mendorong tumbuhnya realisasi investasi melalui perbaikan kemudahan berusaha, pengembangan sistem perizinan berusaha (Online Single Submission/OSS), pembentukan Satgas Percepatan Investasi, dan penyiapan Peluang Proyek Investasi yang Siap Ditawarkan (Investment Project Ready to Offer/IPRO) untuk mendukung upaya pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.”(oje)
