Morotai,Maluku Utara-Ketua Bawaslu Pulau Morotai, Ramla Molle menegaskan bakal menindak tegas Abdi Sipil Negara (ASN) yang terlibat politik praktis.
"Terkait pemberian sanksi bagi ASN terlibat politik praktis. Sudah ada MoU antara, Bawaslu, Menpan-RB dan Mendagri. Dari MoU ini sudah jelas, ada kesepakatan, jika ada temuan, maka kami akan rekomendasikan agar yang bersangkutan diproses,"tegas Ramla, Senin (02/10/2023).
Kata Ramla, pengawasan terhadap ASN, bukan hanya dilakukan saat kampanye, tapi juga akan dipantau melalui media sosial.
"Bakal menjadi fokus kami ke depan, untuk memperhatikan akun-akun ASN. Jika memenuhi syarat, maka kita akan proses dan rekomendasikan ke Kemendagri,"ucap Ramla.
Menurutnya, laporan temuan bisa dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) atau langsung ke Bawaslu.
"Semua laporan bisa dimana saja, agar lebih cepat prosesnya kami bisa ambil langsung,"tandas Ramla.
Selain itu, tindakan tegas terhadap ASN ini, juga dalam rangka menindaklanjuti hasil diklat di Bali.
"Di 6 kecamatan Panwascam sudah aktif sosialisasi mengenai dilarang terlibat politik praktis,"sambung Ramla.(oje)
