Morotai, Maluku Utara-Untuk menetralisir pelanggaran Pemilu ditingkat Desa. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendatangi kerja sama dengan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Pulau Morotai.
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di aula kantor Bawaslu, Kamis (2/11/2023) ini dihadiri Ketua Bawaslu Pulau Morotai, Ramla Molle, dua komisioner Bawaslu Mulkan Hi Sudin, Murjat Hi Untung, Ketua APDESI, Abdul Totou dan sejumlah kades.
Terdapat 7 point dalam kerja sama diantaranya Bawaslu dan APDESI. 1 melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas kepala desa. 2 melaksanakan pencegahan terhadap politik uang. 3 melaksanakan pencegahan terhadap politik sarah.
4 melaksanakan pencegahan terhadap ujaran kebencian. 5 melaksanakan pencegahan terhadap berita hoax. 6 melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu lainnya. Dan ke 7 bersedia berpartisipasi untuk mengawasi tahapan Pemilu 2024.
Ketua Bawaslu Pulau Morotai, Ramla Molle menegaskan, bahwa setelah penandatangan kerja sama yang dituangkan dalam 7 poin. Maka Kades sebagai pembina politik agar melakukan langkah pencegahan dalam rangka tahapan kedepan sehingga dapat menjaga pengawasan di desa pada pesta demokrasi. Baik sebelum kampanye maupun paska Pemilu nanti.
"Para kades harus tetap netral dalam Pemilu, sebab dengan adanya penandatanganan kerja sama ini, ditegaskan kepada seluruh kades untuk mengawasi pesta demokrasi ini. Jadi, kades harus selalu menjaga netralitas, yang intinya sudah tercantum didalam 7 tersebut,"kata Ramla.
Sementara itu, Ketua DPC. APDESI Pulau Morotai, Abdul Totou mengatakan dengan adanya penandatangan kerja sama. Maka, Apdesi secara kelembagaan akan menindaklanjuti apa yang sudah disepakati bersama dengan Bawaslu.
Olehnya itu, ia meminta kepada para kades agar bisa mendukung dan membantu kerja sama Bawaslu dan APDESI.
"Dengan adanya kesepakatan ini, tentu kepala-kepala desa sebagai pembina politik harus turut membantu kerja-kerja Bawaslu untuk mengawasi pemilu 2024,"terangnya.(oje)
