Morotai-Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Malut menggelar Sosialisasi kabupaten pulau morotai provinsi Maluku utara tentang fasilitasi penguatan ketangguhan masyarakat wilayah 3 desa/kelurahan tangguh bencana, kamis 7 September 2023 di aula Hotel perdana,
dalam kegiatan ini di hadiri oleh
Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Taufik Abas, Kalak BPBD kabupaten pulau morotai Muslim J, OPD BAPEDA, DINSOS, DPMD, DLH, aparatur desa yang menjadi lokus program desa sopi, pangeo, mira, sangowo, juanga, ngele-ngele besar dan perwakilan tim TMC wilayah 3 , tim lieder koordinator bidang jender dan sosial serta 3 waka provinsi
Sambutan KALAK BPBD Kabupaten Pulau Morotai Muslim semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat Pulau Morotai dan kami berharap semoga di Morotai tidak terjadi bencana, ungkapnya
sambutannya Kepala Pelaksana BPBD
Provinsi Maluku Utara FEHBY ALTING SP.,M.SI sekaligus membuka kegiatan ini, yang di wakilkan oleh Kabid pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Provinsi Taufik Abas dalam
Saudara sekalian yang saya hormati,
Dalam mewujudkan visi Indonesia Tangguh Bencana (Resiliensi) untuk Pembangunan Berkelanjutan pada
tahun 2045 dan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan bencana dari sisi kerentanan, besarannya
dampak bencana, serta peluang terjadinya di waktu mendatang, maka diperlukan suatu pemahaman dan
perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara
terkoordinasi, terpadu, terarah, berkala dan menyeluruh.
Penanganan bencana telah mengalami perubahan paradigma dari responsif menjadi preventif, dari sektoral
menjadi multisektor, dari tanggung jawab pemerintah semata menjadi tanggung jawab bersama, dari
sentralisasi menjadi desentralisasi, dan dari tanggap darurat menjadi pengurangan risiko bencana.
Dilihat dari aspek geologis dan geografis Provinsi Maluku
Utara memiliki ciri wilayah yang kaya akan potensi sumberdaya alam sekaligus rentan terhadap bencana,
baik bencana alam, maupun bencana non Alam.
Sesuai dengan data dibi.bnpb.go.id kejadian bencana di Indonesia Januari - Desember 2022 hampir 90%
bencana adalah bencana Hidrometeorologi sedangkan
10% adalah bencana geologi untuk Maluku Utara khususnya bencana hidrometeorologi 80,85%. Jenis
bencana ini erat hubungannya dengan curah hujan tinggi akibat kondisi cuaca ekstrem sebagai konsekuensi
dari perubahan iklim.
Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan
perwujudan fungsi pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat,
yang dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif. Pendekatan
terpadu memerlukan sinergi dalam
mengkoordinasikan semua pihak, baik dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini sesuai
dengan amanat undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, yang antara lain menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab penyelenggaraan
penanggulangan bencana. Tanggung jawab itu meliputi pengurangan risiko bencana, perlindungan masyarakat, menjamin pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi, pemulihan dampak bencana, pengalokasian anggaran dan pengalokasian anggaran dana siap pakai,serta dalam pengelolaan sumberdaya bantuan bencana.
Disamping itu masyarakat juga mempunyai hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana sebagaimana diatur dalam pasal 26 dan pasal 27.
Saudara sekalian yang berbahagia,
Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan dalam menyiapkan
kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya dalam antisipasi kejadian-kejadian
bencana terutama jenis bencana gempa bumi yang akahir-akhir ini sering terjadi. Dalam beberapa kejadian gempa bumi terlihat beberapa subsistem bejalan kurang
memadai.
Timbulnya kepanikan warga, system
peringatan dini yang belum sampai ke masyarakat, hoax yang beredar dengan cepat di masyarakat menunjukan
bahwa masih banyak hal yang harus ditingkatkan dalam upaya mengurangi resiko bencana, untuk itu melalui
Direktorat Kesiapsiagaan Kedeputian Pencegahan BNPB melakukan rapat sosialisasi dan Koordinasi Persiapan
Program Fasilitasi Penguatan Ketangguhan Masyarakat
Wilayah 3 di Kabupaten Pulau Morotai.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengapresiasi atas Perhatian Pemerintah Pusat
terhadap kondisi daerah Maluku Utara yang termasuk dalam daerah rawan bencana sebagaimana yang
disampaikan diatas.
Saudara sekalian yang berbahagia,
Untuk itu atas nama pemerintah daerah, saya menyampaikan kepada peserta selamat mengikuti
RAPAT SOSIALISASI DAN KOORDINASI
PERSIAPAN PROGRAM FASILITASI PENGUATAN KETANGGUHAN MASYARAKAT WILAYAH 3.
Akhirnya, melalui kegiatan ini, saya berharap ada pengetahuan dan pemahaman baru yang dapat
meningkatkan kemampuan bagi pejabat aparatur dalam lingkup pemerintah kabupaten Pulau Morotai untuk melakukan Pengurangan Risiko bencan. Dengan mengucapkan;
Bismillahirrahmaanirrahim,
Saya membuka dengan resmi Acara ini. (oje)
