Aspirasijabar | Morotai - Pemerintah Daerah (Pemda) Pulau Morotai diduga kuat melakukan penyerobotan tanah milik warga yang tinggal di Daruba Kecamatan Morotai Selatan (Morsel). Dugaan penyerobotan lahan yang terletak di kompleks American Vellage kilo Tiga Desa Daruba itu dapat terlihat pembangunan jalan masuk ke proyek perumahan itu tidak diketahui oleh pemilik lahan bahkan tanpa seizin juga dari pemilik lahan. Selain itu, .. yang juga pemilik lahan dan berstatus PNS itu dikabarkan diancam akan dimutasikan ke Kecamatan Morja oleh Kabag Pemerintahan Darmin Djaguna jika tidak menjual lahannya ke Pemda Morotai.
Berdasarkan amatan media ini, aksi pemalangan itu terjadi pada Senin (9/4/2022) sekitar pukul 14.00 WIT, dimana sejumlah keluarga pemilik lahan memalang jalan masuk dengan menggunakan bodi perahu maupun pohon yang di tebang di lokasi pemalangan.
Ali Gafur, pemilik lahan mengaku bahwa pihaknya sangat dirugikan dengan adanya tindakan Pemda Morotai khususnya bagian pemerintahan. Sebab, jalan masuk yang dibuat itu tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Selain itu, terkait pembebasan lahan pun tidak jelas lantaran empat pejabat di Pemda Morotai menetapkan harga yang tidak sama."Sejauh ini koordinasi sudah kami lakukan masih jaman ibu Sofia (mantan Kabag Pemerintahan), tidak ada kesepakatan, Faisal Kudo tra ada kesepakatan, masa ibu Sofia hanya Bayar 7 ribu permeter, 15 ribu permeter, masa Faisal kudo dia bilang 20 ribu permeter, masa Darmin Djaguna dia bilang 33 ribu permeter, kemarin ketemu dengan AS 1 dia bilang 25 permeter jadi sudah 4 harga yang berbeda, kalau pembukaan jalan tidak pernah koordinasi ke saya,
Pernah kontraktor koordinasi ke saya bahwa pihaknya membersihkan lahan, tapi untuk bangun jalan saya tidak pernah tahu karena memang tidak ada pemberitahuan, dan jalan itu masuk di saya pe tanah, menurut pengembang katanya dari bagia pemerintahan sampaikan bahwa tanah itu sudah dibebaskan padahal belum,"kesal Ali
Sementara Monde, istri dari Ali Gafur, mengungkapkan terkait lahan yang dipalang tersebut. Dirinya mendapat ancaman dari Kabag Pemerintahan Darmin Djaguna, bahwa jika tidak dibebaskan maka dirinya akan dimutasi ke Sopi kecamatan Morja."waktu pak Darmin masih camat Morsel juga bilang yang sama, ketika jadi Kabag pemerintaha juga bilang, klo tra Kase lapas Torang Kase pindah di Sopi, lalu saya bilang saya siap klo dipindahkan ke Sopi."ungkapnya
" klo harga sesuai Torang mau, tapi klo tra sesuai maka Torang tidak mau, Tapi ada bahasa banyak sekali, dia (Darmin) pe bahasa bilang bayar 25 ribu permeter, padahal tidak ada sertifikat dia bayar 120 ribu permeter karena saya tau saya tugas di kantor camat, kita so cape lahan saya so tra mau,. Pak Darmin sudah berapa kali ketemu, kalau harga 25 ribu kami tidak mau, sementara saya jual lahan yang di depan itu perkapling kapling itu 150 juga itu 15X25."cetusnya
Pihaknya tetap akan melakukan pemalangan hingga masalah lahan bisa diselesaikan antara kedua belah pihak.
Sementara Kabag Pemerintahan Darmin Djaguna, ketika dikonfirmasi terkait masalah pemalangan dan ancaman mutasi melalui telpon maupun pesan singkat, namun, hingga berita ini diturunkan belum ada respon.(Oje)
