 |
| foto istimewa |
Aspirasijabar | Morotai - Fraksi Gerakan Amanat Nasional (GAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai, Maluku Utara, bakal merekomendasikan anggaran tahun 2022 untuk proses penyelesaian sengketa lahan warga dan TNI -AU.
Anggota Fraksi GAN, Irwan Soleman, mengatakan, bakal merekomendasikan anggaran ke TAPD Pemda Morotai untuk proses sengketa tapal batas warga dan TNI-AU.
"Fraksi Partai Gerindra maupun PKS juga turut merekomendasikan di tim badan anggaran maupun TAPD untuk segera menganggarkan, kita alokasikan anggaran untuk mengurusi proses penyelesaian sengkta tapal batas (warga dan TNI-AU) ini. Kita ajukan,"ucap Irwan saat hearing bersama Hippmamoro, Senin (29/11).
Irwan mengaku, DPRD pasti setuju akan tetapi bedah halnya kalau ini dikembalikan ke Fraksi masing-masing.
"Kita nilai disitu, fraksi apa saja yang tidak setuju atau berkeberatan kita nilai disitu. Untuk merekomendasikan ke TAPD agar ini dianggarkan,"jelasnya.
"Oleh sebab itu, saya informasikan ke beberapa fraksi di DPRD setuju untuk merekomendasikan ini ke TAPD agar di anggarakan, anggaran tersebut di tahun 2022,"tambah Irwan.
Irwan bilang, jika TAPD setuju maka tinggal bagai mana keseriusan Bupati Pulau Morotai.
"lagi-lagi problem kita menghadapi pak Bupati. Saya berspekulasi saja Bupati mau atau tidak. DPRD tidak diam. DPRD bahkan setuju anggaran pembebasan lahan pengurusan penyelesaian ini di anggarkan di tahun 2022,"ucapnya.
Karena menurutnya, jika sengkata lahan ini tidak diskusikan maka penyelesaiannya sangat panjang.
"Karena mengacu pada undang-undang agraria 1960 tetang administrasi kesultanan dan data-data lainnya. Itu dimungkinkan kita tempuh jalur hukum. Nah, kalau kita tempuh jalur hukum konsekwensinya adalah pembiayaan itu sudah pasti,"pungkas Politikus Partai Gerindra itu.
Pewarta : (Oje)
