Aspirasijabar || CIREBON – Gubernur Ridwan Kamil meminta masyarakat dan seluruh stakeholders menjaga tren penurunan kasus COVID-19 di Jabar. Caranya dengan meningkatkan kewaspadaan terutama di area transportasi jelang Idul Fitri 1442 H/2021.
Demikian terungkap dalam rakor antara Gubernur bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua Satgas Penanganan COVID-19/Kepala BNPB Doni Monardo secara virtual dari Pendopo Bupati Cirebon, Kamis (29/4/2021). Pertemuan juga diikuti seluruh bupati/ wali kota, serta camat se-Jabar.
Upaya mutlak yang wajib dilakukan masyarakat agar tren menurun dapat dipertahankan adalah dengan tidak pulang kampung saat Lebaran. Jika memaksa, tsunami COVID-19 di India sangat berpotensi terjadi di Indonesia bila warganya lengah dan mengendurkan kedisiplinan.
"Kami ingin tren (penurunan COVID-19) ini dijaga. Semoga dengan melakukan koordinasi hari ini khususnya kewaspadaan dan pelarangan mudik, tren yang baik ini bisa kita terus pertahankan," ujarnya.
Agar tidak terjadi kebocoran pemudik. Pemda Provinsi Jabar – pemkab/pemkot bersama kepolisian/TNI telah menyekat 120 titik di pintu- pintu masuk wilayah, termasuk di jalur tikus yang menjadi incara pemudik nakal.
"120 titik akan kami sekat termasuk jalan tikus akan dijaga dan razia karena Jabar punya anglomerasi Bodebek dan Bandung Raya," ujar Kang Emil.
Bila mudik tetap dilakukan, yang paling rawan tertular COVID-19 adalah para lansia di kampung halaman. Gubernur mengingatkan peristiwa tahun lalu warga Ciamis meninggal setelah dikunjungi anaknya yang mudik dari Jakarta, harus dijadikan pelajaran.
"Yang paling rawan adalah lansia, kami tidak mau terulang lagi seperti kasus mudik di Ciamis tahun lalu," tuturnya.
Saat ini, sosialisasi, edukasi, dan strategi komunikasi sedang dijalankan melalui berbagai saluran media untuk menanamkan kesadaran tidak mudik dan jika memaksa akan berbahaya. "Sosialisasi larangan mudik akan makin gencar," ucap Kang Emil.
Namun apabila sampai ada pemudik yang sampai lolos melewati sekat dan sampai ke kampung halamannya, Gubernur meminta posko RT/RW/kelurahan/desa memberlakukan karantina selama lima hari. Dengan demikian, fasilitas rumah isolasi harus benar – benar siap.
"Saya titip ke camat dan disampaikan lagi ke kepala desa. Pastikan kalaupun ada pemudik yang bocor, tolong fasilitasi karantina lima hari. Apakah itu di SD, rumah warga atau rumah angker sekalipun," sebutnya.
Khusus kabupaten/kota yang memiliki pantai, agar waspada pascalebaran tempat wisata laut akan menjadi incaran masyarakat yang sudah menahan keinginan berlibur selama sebulan selama Ramadan.
"Khusus yang wilayahnya punya pantai apalagi Pangandaran agar diketatkan pengendalian wisatawan, karena berpotensi penularan bila berkerumun," tutur Kang Emil.
Dilaporkan, kasus COVID-19 di Jabar mengalami tren penurunan cukup signifikan. Walaupun pemerintah pusat mencatat kasus aktif di Jabar saat ini sebanyak 30.225, namun Gubernur memastikan bahwa angka tersebut 40 persennya adalah kasus lama.
"Sekarang 30.225 tapi 40 persennya kasus lama. Jadi sebenarnya kurang lebih 19.000 yang ada di catatan kami," ucapnya.
Angka kesembuhan juga tinggi di angka 87,7 persen, dan angka kematian 1,3 persen lebih baik dari angka rata-rata nasional. Sementara tingkat keterisian rumah sakit oleh pasien COVID-19 grafiknya terus menurun. Sempat menyentuh angka 80 persen di awal tahun 2021, lalu turun ke 50 persen di bulan Maret. Kini keterisian rumah sakit di seluruh Jabar tinggal 43,8 persen.
"Ini harus jadi tren jangan terganggu oleh libur panjang karena mudik," harap Kang Emil.
Sementara itu, Menhub Budi Karya menuturkan, Jabar adalah provinsi yang memiliki angka pemudik kedua terbesar setelah Jateng. Untuk itu suksesnya pengendalian mudik di Jabar berdampak hampir 50 persen terhadap nasional.
"Suksesnya pengendalian mudik di Jabar menyumbang mungkin hampir 50 persen terhadap pengendalian transportasi nasional," ujar Menhub telekonferensi.
Tahun ini angka pemudik lebaran diprediksi turun menjadi 7 persen. Namun angka ini masih cukup tinggi yakni 18,9 juta orang. Budi Karya mengatakan, Presiden Jokowi meminta agar angka tersebut bisa lebih diturunkan.
"Saya harap semua unsur di pusat dan daerah berkoordinasi terkait pengendalian pelarangan mudik ini agar angka dapat terus ditekan," pintanya.
Dari catatannya, ada 22 persen warga Jakarta yang diprediksi mudik ke Jabar dan 34 persen menuju Jateng. "Maka harus dilakukan upaya, saya titip pengendalian dilakukan dengan tegas namun tetap humble dan tidak ada dispensasi bagi kelompok manapun," ujar Budi.
Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo mengatakan, tren penurunan kasus COVID-19 juga terjadi di sejumlah provinsi lain. Namun tren positif tersebut tidak akan bertahan lama apabila masyarakat lengah.
"Ini tren terbaik selama setahun ini. Tren yg sudah baik ini jangan ternoda oleh aktivitas mudik," ucap Doni.
Dari catatannya, setiap libur panjang selalu diikuti oleh peningkatan kasus. Ini terlihat pada libur lebaran tahun lalu di mana angka kematian juga meningkat.
"Menurut data setiap libur panjang diikuti dengan peningkatan kasus, lebaran tahun lalu kasus aktif naik dan angka kematian juga naik," ujarnya.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, karenanya saya dorong silaturahim secara virtual, kami sedang minta bantuan provider untuk meningkatkan kapasitas," tambah Doni.
Rakor yang digelar dalam rangka menindak lanjuti arahan Presiden Jokowi terkait kewaspadaan peningkatan kasus COVID-19 akibat arus mudik ini dihadiri oleh 700 orang yang mayoritas secara virtual.
(Red)
