Oleh: Agus Sanusi
Jika di Jakarta kita mengenal Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Ridwan Kamil membentuk Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat. Konon tim ini dibentuk sebagai upaya menerapkan "dynamic governance" atau "birokrasi dinamis" untuk menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan berbagai `stakeholder` strategis. Bedanya Jakarta merupakan daerah istimewa sehingga punya kewenangan membuat kebijakan sendiri, sementara Jawa Barat tidak.
Oleh karena itulah, eksistensi Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) Jawa Barat justru menjadi polemik dan dianggap tak punya payung hukum. Alih-alih melakukan perampingan dan optimalisasi tugas serta fungsi OPD sesuai amat UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Kehadiran TAP justru menambah personil (tim TAP), melahirkan tumpang tindih tugas dan fungsi.
Walau tak seirama dengan UU 23/2014, Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018. Berdasarkan keputusan gubernur itu diterangkan mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi TAP. Darimana sumber biayanya? Tentu dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat.
Memang dalam Kepgub itu tidak disebutkan berapa honor atau anggaran yang disiapkan untuk masing-masing anggota TAP. Untuk itu katanya OPD harus menganggarkan biaya untuk keperluan Tim Akselerasi Jabar Juara (TAJJ) yang dibentuk TAP di setiap OPD. Dimulai honor bulanan, honor sebagai narasumber, sampai biaya perjalanan dinas (BPD), diakomodasi.
Yang menarik adalah masuknya sejumlah timses, orang-orang dekat ke dalam TAP termasuk keluarga Ridwan Kamil sendiri. Ia memang mengatakan tim bentukannya kompeten dan sesuai aturan. Namun bukankah akan lebih fair jika rekrutment TAP dilakukan secara terbuka? Sehingga lebih kompetitif dan terhindar dari unsur nepotisme atau sekedar balas budi tim sukses. Toh klo mereka kompeten pasti akan lolos seleksi. Apa yang terjadi hari ini saya kira justru mencoreng kredibilitas Ridwan Kamil sendiri.
Selain itu kehadiran TAP memicu sejumlah persoalan di OPD. Bayangkan saya OPD bekerja tiba-tiba diintervensi oleh sekelompok orang atas nama Gubernur. Yang tadina OPD terkait berkoordinasi langsung dengan Gubernur justru melalui Tim Akselerasi Pembangunan (TAP).
Intervensi Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) juga terlihat dari sejumlah program kerja OPD yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan bersama Dewan. Sejumlah program yang sudah disepakati tiba-tiba hilang karena tidak sesuai keinginan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP). Hal ini dikeluhkan baik oleh OPD maupun anggota dewan sebab bisa tiba-tiba ada program sementara anggota dewan tidak tahu.
Jadi bisa disimpulkan selain berbau nepotisme dan balas budi terhadap timses. Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) melahirkan beberapa permasalahan. Pertama tentu saja membebani APBD kecuali Ridwan Kamil membiayai sendiri lewat biaya operasional Gubernur misal atau diluar itu. Kedua tumpang tindih tugas dan fungsi dengan OPD dan cenderung overpower bahkan bisa mengintervensi OPD. Jika demikian bukan dinamis melainkan rentan jadi alat kepentingan.
Jika melihat kebelakang. Mantan Gubernur Aher pernah membentuk tim serupa, namun karena tak punya payung hukum akhirnya dibubarkan. Akan kah TAP bernasib sama?
