Aspirasijabar.net, Jakarta- WAKIL Sekjen Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Agus Rihat P. Manalu menilai, sikap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menyalahkan sistem e budegeting yang digunakannya saat ini merupakan warisan masa lalu terlalu mengada-ada dan terkesaan membuang badan atas kesalahan anak buahnya.
Menurut Rihat, sistem e bugeting yang dipergunakan pemerintah provinsi (pemprov) DKI justru memudahkan masyarakat untuk memantau penggunaan uang rakyat tersebut.
"Sebagai seorang gubernur Anies Baswedan seharusnya berani menjadi penanggung jawab atas kesalahan anak buahnya. Jangan malah terkesan membuang badan," kata Rihat Kamis (31/10/19).
Dijelaskan Rihat, sistem e bugeting yang kini dipergunakan pemprov DKI sudah lama dipergunakan sejak pendahulunya. Dengan sistem itu, lanjut Rihat akan terjadi transparansi anggaran dan keterbukaan informasi publik.
"Saya kira amanah Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi landasan utama diciptakannya e bugeting itu. Jadi, tidak elok Anies Baawedan menyalahkan sistem itu," pungkas Rihat.
Munculnya anggaran pemprov DKI tahun 2020 untuk membeli lem aibon senilai Rp82,8 miliar dan pembelian pulpen yang mencapai Rp124 miliar menjadi sorotan berbagai pihak.
Atas hal itu, Anies Baswedan menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
"Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/19).
Menurut Anies, masalah ini juga muncul di era gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.
(Red)
