"Kami meminta kepada pemerintah agar tegas dalam menolak adanya referendum yang belakangan disuarakan sekelompok warga, menyusul konflik di Papua," kata Ketua Umum Lintas Suku Bangsa, Alan MS, dalam acara dialog publik yang diselenggarakan oleh Solidaritas Pemuda Papua dan Ras Melanesia, bertajuk "Merajut Kebersamaan NKRI Harga Mati", di gedung Balai Pustaka, Jakarta, Sabtu (31/08/2019).
Menurut Alan, referendum bukanlah sebuah solusi tepat dalam menangani persoalan Papua.
Alan menjelaskan, persoalan Papua tidak bisa dipahami secara dangkal. Sehingga harus berbuntut pada wacana referendum.
Sebagai ganti referendum, Alan justru meminta kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya pemerintah agar mencari resolusi konflik yang berbeda dengan tetap menjaga bingkai keutuhan NKRi.
"Dalam mengurai peta persoalan yang ada di Papua, saya mengajak kita semua, teristimewa kepada pemerintah, agar menggagas resolusi konflik tanpa harus melalui referendum yang berujung pada disintegrasi bangsa," ujar Alan.
Alan mengatakan, isu rasisme yang kini dialami warga Papua bukanlah barang baru. Diskriminasi rasial yang bermula di Surabaya beberapa waktu lalu, kata dia, sudah sering dialami warga Papua, terutama mereka (orang Papua) yang ada di perantauan.
"Rasisme ini sudah terjadi sejak dahulu kala, bukan baru saja terjadi di Surabaya. Untuk itu, kita di sini sepakat bahwa proses penegakan hukum harus dikedepankan terkait rasisme ini," cetus pria asal Fakfak itu.
Terkait kericuhan yang terjadi di Fakfak menyusul diskriminasi mahasiswa Papua di Surabaya, kata Alan, memiliki irisan kuat dengan kondisi kecemburuan sosial yang terjadi di Fakfak.
"Jadi perlu diketahui, bahwa kerusuhan di Fakfak, sebelum merembet ke Manokwari dan Jayapura, bersumbu pada faktor kecemburuan masyarakat Fakfak lantaran Presiden Jokowi tidak pernah mengunjungi tanah bersejarah ini. Padahal, kita tahu presiden beberapa kali melawat ke Papua. Tapi kenapa, Fakak tidak pernah didatangi?" cetus Alan.
Kendati nasi sudah jadi bubur, Alan mengajak seluruh elemen suku bangsa untuk senantiasa merawat dan menjaga keutuhan NKRI tanpa ada diskriminasi di dalamnya.
"Saya ingin menyerukan kepada saudara-saudara saya, baik yang berada di Papua maupun yang ada di tanah Jawa, mari kita bersama-sama memperkuat fondasi NKRI ini. Tanpa ada lagi diskriminasi dan marjinalisasi," pumgkasnya.
Selain itu, Alan juga meminta ketegasan pemerintah untuk membatasi peran media Asing di Papua.
"Kehadiran media Asing di tanah Papua justru kian memperkeruh suasana. Karena itu, kami mengimbau kepada pemerintah agar tegas dalam membatasi keberadaan media Asing di Papua," tutupnya. (Red)
