Inisiatif berbagai pemangku kepentingan melalui upaya dialog dan silahturahmi yang digagas Task Force Jawa Barat seperti ini memang sepatutnya diapresiasi. Karena sasaran dari kegiatan ini adalah pada tingkatan masyarakat sipil untuk saling berkoordinasi, bergerak bersama dan terus terkonsolidasi, jangan sampai lagi ada konten berita yang diplintir dan tidak valid yang dihembuskan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Sebab pemberitaan yang tidak valid dan pemlintiran berita terutama terkait dengan peristiwa 22, 23, Mei 2019 adalah termasuk upaya yang by designed menimbulkan eskalasi konflik dan perpecahan. Komnas HAM selalu dan memberikan perhatian khusus untuk upaya pencarian keadilan dan penegakan prinsip HAM”. Itulah pernyataan Ahmad Taufan Damanik, Ketua KOMNAS HAM dalam pembukaan awal diskusi dalam kegiatan Dialog Publik - Silaturahmi Nasional Merajut Indonesia dalam Perdamaian di Bale Rumawat UNPAD Dipatiukur, Senin (01/07).
Kegiatan ini dihadiri kurang lebih seratus (100) peserta dari berbagai macam pemangku kepentingan. Dlam kesempatan ini didaulat sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini diantaranya Ketua KOMNAS HAM RI, Ahmad Taufan Damanik, perwakilan dari BNPT Ery Suprayto, Vidhyandika Djati Perkasa Ketua Departement Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Ade Armando-Dosen Komunikasi - Peneliti Radikalisme dan Gerakan Tarbiyah di Kampus UI, dan Direktur C-Save Mira Kusumarini.
Kegiatan ini merupakan agenda terakhir dari tiga rangkaian agenda, diantaranya Festival Rakyat Kebhinekaan dan Halal Bi Halal Kebangsaan yang telah diselenggarakan pada Minggu, 30 Juni 2019 yang salah satu tujuannya yaitu untuk meredam berkembangnya isu-isu berbasis ekstrimisme di Jawa Barat dan juga mampu merekatkan kembali kerenggangan usai pilpress. Task Force Jawa Barat sebagai forum yang bergerak dan berkolaborasi bersama untuk mencegah kekerasan berbasis ekstremisme bersama dengan stake holder merasa perlu untuk melakukan agenda kegiatan ini.
Kita berhadapan dengan ekstremisme berbasis ideologi yang dalam hal ini secara terstruktur, sistematis dan masif mensasar perguruan tinggi negeri. PTN adalah target yang paling strategis karena ini PTN sebagai tarbiyah dianggap sebagai sumber ide- ide radikal dan ekstrem yang secara mudah ditelan mentah- mentah melalui pemahaman keagamaan yang sangat literal dan tidak kontekstual. Maka dari itu, ini urgensi kemudian Task Force Jawa Barat perlu menggandeng akademisi, dan menggunakan basis data penelitian dalam upaya advokasi atau pergerakannya ujar Ade Armando-Dosen Komunikasi - Peneliti Radikalisme dan Gerakan Tarbiyah di Kampus UI.
Dialog publik ini untuk utamanya mempunyai tujuan untuk berkonsultasi dengan publik dan berbagai macam pemangku kepentingan baik aktor negara maupun non-negara dan mengetahui siapa melakukan apa serta tanggapan dalam upaya pencegahan ekstremisme berbasis ideologi dan sekaligus gerak serta kolaborasi bersama upaya perdamaian. Task Force Jawa Barat memaparkan mengenai kolaborasi dengan berbagai elemen di 14 kabupaten kota se- Jawa Barat. Pemaparan kegiatan disampaikan oleh mitra Task Force Jawa Barat, salah satunya Asih Widyowati dari Institute Studi Islam Fahmina (ISIF) - Cirebon.
Hasil kerja dan kolaborasi dengan Task Force Jawa Barat yang paling signifikan di Cirebon ada pada terbangunnya sistem literasi media di kalangan pesantren atau universitas. Ini yang kurang terkoordinir. Maka kami bersama Task Force Jawa Barat dengan narasumber seperti dari anggota AJI Bandung menyelenggarakan training literasi media yang memang secara jelas mensasar media komunitas atau pegiat media sosial yang punya banyak follower untuk menjadi influencer yang menyebarkan konten pro keberagaman dan toleransi berbasis pada HAM. Saat ini ada sekitar pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam jejaring ini yang memang mereka mempunya followers ribuan. Bayangkan artinya kerja kami berhasil mendorong upaya narasi kontra dan narasi alternatif melawan hoaks dan ujaran kebencian disebutkan oleh Asih Widyowati, ISIF - Cirebon.
Berkenaan dengan hal tersebut, upaya silahturahmi yang dilakukan juga berdasarkan temuan penelitian temuan Task Force Jawa Barat, bahwa ada kurangnya koordinasi antara lembaga pembuat kebijakan (aktor negara) dan lembaga non-negara dalam menangani Kekerasan Berbasis Ekstremsime di Jawa Barat. Jadi diantara di pemangku kepentingan tidak terdapat data yang cukup valid untuk dijadikan rujukan dan evaluasi program apa dilakukan dimana. Inilah alasan mengapa Task Force Jawa Barat kemudian memprakarsai pengembangan pemetaan pemangku kepentingan tingkat nasional.
Kami melakukan pemetaan pemangku kepentingan dan menghadirkan narasumber atau pemangku kepentingan strategis dalam dialog ini karena kami percaya bahwa forum dialog seperti ini adalah upaya membantu koordinasi yang lebih baik antara semua pemangku kepentingan nasional dan lokal dalam upaya bersama pencegahan dan penanggulangan Kekerasan Berbasis Ekstremisme di Jawa Barat. Laporan pemetaan pemangku kepentingan ini bertujuan untuk memberikan informasi siapa yang melakukan apa di Jawa Barat. Masukan dan input kepada semua pemangku kepentingan menjadi hal yang sangat penting yang diharapkan dapat mengidentifikasi area untuk kolaborasi, berbagi praktik terbaik dan sumber daya pungkas Ni Loh Gusti Madewanti, Koordinator Task Force Jawa Barat. (Red/Solahudin)
